Nurdin & Besoes menjawab intervensi

INI INTERVENSI!!!



NURDIN HALID: "Saya perlu jelaskan, sebelumnya tidak ada satu pun yang protes atau pun turun ke jalan terkait dengan pencalonan Ketua Umum PSSI. Tapi setelah adanya press conference dari Menpora, banyak yang turun ke jalan dan melakukan protes."

"Bahkan Kantor PSSI di Senayan disegel gemboknya dan kuncinya diserahkan ke Menpora. Atas press conference itu, kita melaporkan ke FIFA."

"Kami terima surat diteken sekretaris kementrian pemuda dan olahraga. Apakah surat ini sudah bisa dikategorikan intervensi? Jawaban saya adalah iya."

"Bunyi surat ini jelas intervensi dari pemerintah. Kenapa saya berani menyatakan? FIFA menyatakan komentar itu adalah intervensi. Jangankan kementrian, UU olahraga diterapkan di PSSI itu intervensi."

Nurdin kemudian menjelaskan poin-poin apa saja yang dianggap sebagai bentuk intervensi.

"Poin 2 pemerintah bersama KONI memperingatkan/mendesak kepada: a. PSSI untuk melakukan peninjauan ulang, sesuai semangat KSN, undang-undang, dasar negara yang berlaku. Jangankan KSN, UU saja tidak tepat diterapkan di PSSI menurut FIFA. Apalagi kami diperintahkan untuk mengacu kepada FIFA. Apalagi KSN. FIFA pertanyakan KSN, apakah peserta merupakan wakil stake holder bola Indonesia?"

"Kemudian poin b-komite banding melakukan koreksi terhadap keputusan komite pemilihan, komite exco PSSI. Ini perintah kepada komite banding," lanjut ketua umum PSSI sejak tahun 2003 itu.

" Poin c-apabila peringatan, desakan, dia sudah peringatkan, desak lagi. tidak dilaksanakan maka pemerintah bersama KONI dan KOI ambil tindakan sebagaimana sesuai UU berlaku. Tafsir dari FIFA lewat suratnya pada paragraf empat menyatakan begini: materi ancaman pernyataan dari menteri langgar statuta FIFA terlebih lagi pasal 13 dan 17 yang nyatakan antara lain asosiasi sepakbola harus kelola kegiatan mereka secara indpeneden tidak dipenuhi pihak ketiga siapapun. akan diakibatkan sanksi FIFA. Oleh karena itu penting beritahukan mentri tentang sikap FIFA dan konsekuensi bila penguasa tetap kukuh pada sikap mereka."

"Saya ingin menegaskan sampai detik ini, alhamdulillah kami tidak pernah laporakan adanya intervensi. Kami laporkan adanya press conference Menpora, surat itu, kami antarkan ke FIFA. Kalau tidak kirim, kami ditegur karena FIFA karena FIFA sangat disiplin. Roh dari FIFA adalah statuta, roh PSSI adalah statuta."

"UU olahraga tidak tepat diterapkan dalam statuta PSSI dan statuta FIFA. UU Olahraga hadir tiga tahun yang lalu. Statuta FIFA lahir 1904. Statuta PSSI lahir 2009. Itu kata beliau (Hinca Panjaitan--red)."

"Saya sebagai warganegara harus tunduk UU di negara saya. Betul, tapi tidak semua kedaulatan kita sebagai warga negara diserahakn kpd negara. Ini sudah terlalu jauh."

"PSSI gelar pertandingan, tunduk keamanan. PSSI sebagai badan hukum tunduk pada undang-undang negara.  Tapi bila masuk ke kepengurusan, itu tidak tepat. Intervensi pemerintah dlm sepakbola."

"Alhamdulilah saya juga menjadi salah satu kandidat Ketua AFF, kalau AFF ini ASEAN," ujar Nurdin dalam rapat dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (01/02/2011).

"Dan AFF ini juga mengacu statuta FIFA."


 --------------------------------------------------------------------------------

NUGRAHA BESOES: "Ingat kita nanti ada SEA Games. Kalau sanksi ini dijatuhkan, kita tak akan bisa berlaga di SEA Games atau laga-laga internasional lainnya."

"Dalam kepengurusan sepakbola tidak ada yang disebut demisioner."

"Ending-nya adalah sesuai masa jabatan. Pada saat nanti kongres menunjuk ketum, automatically merekalah nanti yang bakal mengambil-alih."

Nugraha juga menyebutkan bahwa intervensi dari pemerintah juga bisa membuat sepakbola Indonesia dijatuhi sanksi dari FIFA. Namun demikian, Andi Mallarangeng sudah menyebut bahwa sanksi FIFA adalah hal yang biasa.

Sekjen PSSI Nugraha Besoes tidak setuju jika jabatan Ketua Umum PSSI mendapatkan intervensi. Dalam penjelasannya kepada Komisi X DPR RI, ia menyebut hal tersebut tak ada dalam sepakbola.

Sangsi FIFA justru solusi tepat

ANDI MALLARANGENG: “Sudah banyak negara yang menerima sanksi dari FIFA, termasuk Inggris. Jadi ini sudah menjadi hal yang biasa, bukan luar biasa.”

“Jika kita [Indonesia] menerima sanksi, mereka akan membantu untuk mencari solusinya. Banyak negara yang mendapat sanksi dari FIFA justru mendapat bantuan untuk memecahkan solusinya. Dan hasilnya akan jauh lebih baik lagi.”

“Kami dari pemerintah sudah siap untuk berdialog dan berkomunikasi. Kalau perlu, FIFA sendiri yang datang untuk mengorganisir pelaksanaan kongres. Kami juga siap kalau berdialog dengan FIFA di markasnya.”

Menurut Andi, pemberian sanksi kepada anggotanya bukan hal baru bagi FIFA. Induk organisasi sepakbola internasional itu sudah terlalu sering menjatuhkan sanksi kepada anggotanya. Namun lamanya sanksi tersebut bervariasi.

Menpora juga mengaku sanksi yang kemungkinan dijatuhkan FIFA kepada Indonesia bukan hal yang luar biasa.

7 alasan pemerintah harus ambil alih PSSI

SOS memaparkan tujuh alasan kenapa pemerintah harus ambil alih PSSI. Berikut ketujuh alasan tersebut:

1. PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatannya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI.

2. PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari praktik suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepak bola yang fair play.

3. Adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket Piala AFF 2010 ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. Selain itu, Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di Samarinda.

4. PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepak bola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat Piala AFF berlangsung.

5. PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah. Di antaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal ini melangkahi fungsi-fungsi negara, di antaranya bagian imigrasi dan diduga juga melanggar HAM.

6. PSSI tidak demokratis dan cenderung oligharki. Hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim NH selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepak bola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.

7. PSSI merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa pasal dalam Statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan NH dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Di antaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepak bola Indonesia.

Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan persnya meminta pemerintah mengambil alih PSSI demi menyelamatkan dan sekaligus membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. SOS menilai, di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola.

HARIES:  Kenyataan dilapangan apakah mungkin? mengingat Indonesia mempunyai presiden yang gak jelas seperti SBY.

SBY banyak di media massa menjadi obrolan karena terkenal hanya 'jago' beretorika ataupun ber'gaya'  namun no action.

Seperti contoh:
Ormas anarkis akan dibubarkan...kenyataan no action..
Media massa tidak kompeten akan dibubarkan..kenyataan: gertakannya sih oke :-)
dan banyak lagi aksi gak jelas tokoh yang satu ini. Mungkin memang terbiasa menerima perintah atasan..SBY masih kaget kalau sebenarnya posisinya sekarang adalah memberi perintah.

Bravo Sepakbola Indonesia!!!

Dampak vonis FIFA

DALI TAHIR: ”Kalau Indonesia di-suspendFIFA, bukan berarti pengurusnya juga ikut berhenti.”

”Mereka tetap aktif sama seperti sebelumnya. Indonesia hanya tidak bisa mengikuti agenda internasional, seperti rapat dan laga timnas di bawah kalender FIFA atau konfederasi di bawahnya.”

”Banyak kerugian yang ditimbulkan, kalau Indonesia sampai di-suspend oleh FIFA.
Indonesia tidak bisa ke mana-mana. Saat suspend tersebut dicabut FIFA, maka pengurus terakhir aktif lagi. Mereka justru punya waktu satu periode ke depan.”

”FIFA memberikan suspend karena intervensi pemerintah. Artinya, pemerintah harus menarik campur tangannya dari PSSI.”

HARIES: Dali Tahir tercatat sebagai anggota Komite Etika FIFA.

Indonesia sebelumnya cukup aktif mengikuti agenda yang diadakan FIFA, seperti kongres tahunan. Federasi sepak bola negeri ini juga cukup aktif berdiplomasi pada tataran AFC sampai AFF. Mereka terlibat secara aktif dalam ajang di bawah lisensi FIFA.

Seandainya FIFA jadi menjatuhkan vonis kepada Indonesia, keuntungan justru dimiliki kepengurusan Nurdin Halid. Masa jabatan Nurdin berpotensi mendapatkan extra-time dua tahun.

Jadi hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan para demonstran untuk lebih bijak mengambil langkah tepat untuk kemajuan sepakbola Indonesia. Bahkan timnas Indonesia bukan hanya tidak bisa ikut serta dalam agenda FIFA saja, imbasnya juga tidak bisa mengikuti leg ke-dua vs Turkmenistan.

 

 

Aksi protes mereka salah alamat

NURDIN HALID: "Saya tahu siapa yang membiayai, yang merekayasa, dan siapa yang menebarkan kebencian terhadap saya. Saya hanya bersabar saja."

"Pihak-pihak yang mengusung nama saya tersebut bukanlah orang-orang yang bodoh tetapi mereka pasti mempunyai alasan mendasar mengapa mereka kembali mengusung nama saya  untuk kembali menjadi ketua umum PSSI periode 2011-2015."


"Seharusnya yang diprotes adalah pihak-pihak yang tetap mengusung nama saya untuk menjadi ketua PSSI periode selanjutnya."

Haries: "Nurdin Halid menilai aksi protes terhadap dirinya salah alamat."


Sebelum terpilih kembali sebagai ketua umum PSSI tahun 2007, Nurdin menjalani dua hukuman pidana. Nurdin harus menghabiskan 17 bulan di hotel prodeo dan hebatnya masih bisa mengendalikan PSSI.

"Save Our Soccer "

ARI JUNAEDI (pengamat sepakbola): "Pencoretan Toisutta dan Panigoro identik dengan kematian reformasi di tubuh PSSI. Keputusan Komite Pemilihan layak digugat karena mengingkari suara arus bawah yang menghendaki adanya regenerasi dan pembersihan di tubuh kepengurusan PSSI. Jika nama Nurdin dan Nirwan tetap bercokol, ditambah Nugraha Besoes nantinya, sama saja PSSI masih terjangkit virus kediktatoran."


"Entah mau bilang apa lagi, pengajuan banding yang hanya tiga hari bagi Toisutta dan Panigoro untuk menggugat keputusan Komite Pemilihan seperti hanya menjadi 'kepura-puraan' terjadinya demokratisasi di PSSI. Kita hanya bisa berharap vox popule vox dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan masih bergema di arena Kongres Bali nanti."
 Nurdin dan Nirwan Bakrie menjadi dua calon yang bakal maju ke pemilihan Ketua Umum PSSI bulan depan. Keduanya menyisihkan Arifin Panigoro dan George Toisutta yang akhirnya tidak lolos verifikasi. Alasan George tak bisa diloloskan adalah lantaran dirinya belum pernah aktif di sepakbola selama lima tahun.

Reaksi menentang Nurdin ini bukanlah pertama kalinya yang disuarakan oleh suporter. Save Our Soccer sendiri pernah menyatakan bahwa mereka tidak setuju andai Nurdin kembali diloloskan menjadi Calon Ketum PSSI. Merevolusi PSSI demi kebaikan sepakbola Indonesia adalah sesuatu yang harus terjadi, bagi mereka.

Nurdin, yang memang sudah ditentang sejak lama oleh kelompok suporter, dinilai tak layak lagi maju menjadi calon Ketua Umum PSSI. Dari sisi prestasi, tak ada gelar yang bisa dipersembahkan Indonesia. Dari sisi lainnya, ia pernah tersandung kasus hukum sehingga akhirnya dijebloskan ke dalam penjara.