NURDIN HALID: "Saya perlu jelaskan, sebelumnya tidak ada satu pun yang protes atau pun turun ke jalan terkait dengan pencalonan Ketua Umum PSSI. Tapi setelah adanya press conference dari Menpora, banyak yang turun ke jalan dan melakukan protes."
"Bahkan Kantor PSSI di Senayan disegel gemboknya dan kuncinya diserahkan ke Menpora. Atas press conference itu, kita melaporkan ke FIFA."
"Kami terima surat diteken sekretaris kementrian pemuda dan olahraga. Apakah surat ini sudah bisa dikategorikan intervensi? Jawaban saya adalah iya."
"Bunyi surat ini jelas intervensi dari pemerintah. Kenapa saya berani menyatakan? FIFA menyatakan komentar itu adalah intervensi. Jangankan kementrian, UU olahraga diterapkan di PSSI itu intervensi."
Nurdin kemudian menjelaskan poin-poin apa saja yang dianggap sebagai bentuk intervensi.
"Poin 2 pemerintah bersama KONI memperingatkan/mendesak kepada: a. PSSI untuk melakukan peninjauan ulang, sesuai semangat KSN, undang-undang, dasar negara yang berlaku. Jangankan KSN, UU saja tidak tepat diterapkan di PSSI menurut FIFA. Apalagi kami diperintahkan untuk mengacu kepada FIFA. Apalagi KSN. FIFA pertanyakan KSN, apakah peserta merupakan wakil stake holder bola Indonesia?"
"Kemudian poin b-komite banding melakukan koreksi terhadap keputusan komite pemilihan, komite exco PSSI. Ini perintah kepada komite banding," lanjut ketua umum PSSI sejak tahun 2003 itu.
" Poin c-apabila peringatan, desakan, dia sudah peringatkan, desak lagi. tidak dilaksanakan maka pemerintah bersama KONI dan KOI ambil tindakan sebagaimana sesuai UU berlaku. Tafsir dari FIFA lewat suratnya pada paragraf empat menyatakan begini: materi ancaman pernyataan dari menteri langgar statuta FIFA terlebih lagi pasal 13 dan 17 yang nyatakan antara lain asosiasi sepakbola harus kelola kegiatan mereka secara indpeneden tidak dipenuhi pihak ketiga siapapun. akan diakibatkan sanksi FIFA. Oleh karena itu penting beritahukan mentri tentang sikap FIFA dan konsekuensi bila penguasa tetap kukuh pada sikap mereka."
"Saya ingin menegaskan sampai detik ini, alhamdulillah kami tidak pernah laporakan adanya intervensi. Kami laporkan adanya press conference Menpora, surat itu, kami antarkan ke FIFA. Kalau tidak kirim, kami ditegur karena FIFA karena FIFA sangat disiplin. Roh dari FIFA adalah statuta, roh PSSI adalah statuta."
"UU olahraga tidak tepat diterapkan dalam statuta PSSI dan statuta FIFA. UU Olahraga hadir tiga tahun yang lalu. Statuta FIFA lahir 1904. Statuta PSSI lahir 2009. Itu kata beliau (Hinca Panjaitan--red)."
"Saya sebagai warganegara harus tunduk UU di negara saya. Betul, tapi tidak semua kedaulatan kita sebagai warga negara diserahakn kpd negara. Ini sudah terlalu jauh."
"PSSI gelar pertandingan, tunduk keamanan. PSSI sebagai badan hukum tunduk pada undang-undang negara. Tapi bila masuk ke kepengurusan, itu tidak tepat. Intervensi pemerintah dlm sepakbola."
"Alhamdulilah saya juga menjadi salah satu kandidat Ketua AFF, kalau AFF ini ASEAN," ujar Nurdin dalam rapat dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (01/02/2011).
"Dan AFF ini juga mengacu statuta FIFA."
--------------------------------------------------------------------------------
NUGRAHA BESOES: "Ingat kita nanti ada SEA Games. Kalau sanksi ini dijatuhkan, kita tak akan bisa berlaga di SEA Games atau laga-laga internasional lainnya."
"Dalam kepengurusan sepakbola tidak ada yang disebut demisioner."
"Ending-nya adalah sesuai masa jabatan. Pada saat nanti kongres menunjuk ketum, automatically merekalah nanti yang bakal mengambil-alih."
Nugraha juga menyebutkan bahwa intervensi dari pemerintah juga bisa membuat sepakbola Indonesia dijatuhi sanksi dari FIFA. Namun demikian, Andi Mallarangeng sudah menyebut bahwa sanksi FIFA adalah hal yang biasa.
Sekjen PSSI Nugraha Besoes tidak setuju jika jabatan Ketua Umum PSSI mendapatkan intervensi. Dalam penjelasannya kepada Komisi X DPR RI, ia menyebut hal tersebut tak ada dalam sepakbola.
0 komentar:
Posting Komentar